Rencana Demo Buruh Besok
Terkait rencana aksi pada 31 Oktober, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi. “Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional,” kata Said Iqbal.
"Kami sedang mencari keadilan, kenapa harus disekat-sekat? Kami ingin suara buruh didengar, dan ini adalah hak konstitusional kami," tutup Said Iqbal.
Demo buruh serupa juga akan digelar di berbagai wilayah Indonesia, seperti kantor gubernur, bupati, walikota, atau DPRD di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Batam, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya. Ribuan buruh dari berbagai sektor seperti otomotif, elektronik, farmasi, kesehatan, transportasi, dan garmen akan terlibat dalam aksi serentak ini. Dengan demikian, di seluruh Indonesia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh.
Jakarta,REDAKSI17.COM– Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan pernyataan yang menarik perhatian dalam acara Bimbingan […]
-- Gelombang protes mengguncang Georgia setelah keputusan kontroversial pemerintah untuk menunda upaya negara bekas Soviet itu bergabung dengan Uni Eropa.
Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan buruh kembali akan menggelar demo besar-besaran di Jakarta hari ini, Kamis (31/11/2024). Mereka akan mendengarkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan Undang Undang Cipta Kerja.
Massa buruh akan berkumpul pada pukul 09.15 WIB di IRTI/Depan Balaikota Jakarta dan Patung Kuda indosat. Kemudian ribuan buruh akan melakukan long march ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea Bersama Presiden KSPI Said Iqbal akan memimpin langsung aksi ribuan buruh yang akan mendengarkan langsung putusan MK mengenai UU Cipta Kerja yang akan dibacakan pukul 10.00 WIB.
"Rangkaian panjang aksi sudah dilakukan buruh Indonesia untuk menolak UU Cipta Kerja yang sangat merugikan buruh dan masa depan buruh," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea saat dikonfirmasi.
Foto: Ribuan massa buruh dari 14 konfederasi dan federasi serikat buruh tingkat nasional turun ke jalan hari ini, Kamis (24/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Ribuan massa buruh dari 14 konfederasi dan federasi serikat buruh tingkat nasional turun ke jalan hari ini, Kamis (24/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Ada 7 Poin Penting Dalam Gugatan Buruh di MK :
1. Sistem Pengupahan2. Outsourcing3. Masalah PHK4. PKWT ( Soal Kontrak Kerja )5. Tenaga Kerja Asing6. Istirahat Panjang dan Cuti7. Kepastian Upah Untuk Pekerja Perempuan Yang Menjalani Cuti Haid dan Cuti Melahirkan
"Di dalam persidangan MK kuasa hukum buruh sudah memberikan dasar argumentasi yang kuat untuk gugatan tersebut. Kami memiliki keyakinan yang sangat kuat Majelis Hakim MK Yang Mulia akan memutuskan dengan seadil-adilnya dan perjuangan panjang Buruh tidak akan sia-sia," lanjutnya.
Dia bilang UU Cipta Kerja sangat dirasakan dampaknya merugikan Buruh dan juga masa depan Buruh Indonesia.
"Kami juga berharap sebagai Presiden Buruh aksi yang akan dilaksanakan hari ini 31 Oktober berjalan dengan damai di seluruh Indonesia," sebutnya.
Saksikan video di bawah ini:
Georgia - Warga Georgia memprotes pemerintah karena membatalkan perundingan dengan Uni Eropa. Unjuk rasa berujung ricuh saat kepolisian menembakkan air dan gas air mata.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi
Demonstrasi ini akan melibatkan ratusan ribu buruh, termasuk guru, di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan dua isu utama, yaitu kenaikan upah minimum tahun 2025 dan penoalan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
"Aksi demonstrasi selama tujuh hari berturut-turut ini akan dilakukan secara serempak di beberapa daerah dan bergelombang di daerah lain. Pada 24 Oktober, aksi dimulai di Jakarta, di mana ribuan buruh akan berkumpul di depan Istana Negara," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.
Setelah itu, aksi akan menyebar ke berbagai daerah, seperti Jawa Barat hingga Kepulauan Riau, Batam, hingga ke berbagai kota industri dan pertambangan seperti Surabaya, Medan, Makassar, Kendari, dan Timika pada 25 Oktober, diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya hingga 31 Oktober 2024.
UMP 2025 Naik 6,5%, Saiq Iqbal: Kami Terima Keputusan Presiden Prabowo
Kenaikan upah minimum
Said Iqbal menjelaskan tujuan utama dari aksi ini adalah untuk menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar delapan persen hingga 10 persen.
Penetapan kenaikan upah ini tidak boleh menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang upah minimum, karena peraturan tersebut saat ini masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.
“KSPI dan Partai Buruh telah mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi dasar PP tersebut. Oleh karena itu, KSPI menolak penggunaan PP Nomor 51 sebagai dasar untuk penetapan upah minimum tahun 2025 dan meminta Menteri Ketenagakerjaan ad interim tidak mengambil keputusan apapun terkait upah sebelum hasil uji materi diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar dia,
Selain tuntutan kenaikan upah, KSPI dan Partai Buruh juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
UU Cipta Kerja ini dinilai sangat merugikan buruh dan petani, dan proses judicial review terkait undang-undang tersebut saat ini sudah memasuki tahap Rapat Permusyawaratan Hakim di Mahkamah Konstitusi.
Buruh berharap agar undang-undang ini segera dicabut, sesuai dengan uji materi yang sedang berlangsung.
Said Iqbal menekankan bahwa selama dua tahun terakhir, upah buruh tidak naik atau hanya mengalami kenaikan yang berada di bawah tingkat inflasi, sehingga daya beli buruh terus menurun.
Situasi ini diperburuk oleh kabar bahwa pemerintahan yang baru akan menetapkan upah minimum di bawah tingkat inflasi, sebuah langkah yang sangat tidak adil bagi buruh.
Oleh karena itu, ratusan ribu buruh akan turun ke jalan untuk memastikan hak mereka dipertahankan dan diakui.
“Aksi ini akan berlangsung di berbagai kota besar dan kawasan industri, termasuk Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi, Karawang, Tangerang Raya, Cilegon, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Pontianak, Makassar, Kendari, dan banyak lagi. Di beberapa wilayah, aksi akan dilakukan secara bergelombang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing serikat buruh di daerah tersebut,” sebut dia.
Said Iqbal menegaskan bahwa sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, KSPI dan Partai Buruh tidak akan melakukan aksi. Aksi besar-besaran ini akan dimulai pada 24 Oktober dan berlangsung hingga 31 Oktober 2024, sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk segera menaikkan upah dan mencabut UU Cipta Kerja.
Brussel (ANTARA) - Aksi demonstrasi besar-besaran digelar pada Minggu (22/10) sore waktu setempat di Brussel, menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan di Jalur Gaza.
Menurut pihak kepolisian, lebih dari 12.000 orang dari 34 lebih asosiasi dan organisasi berpartisipasi dalam aksi pawai dan demonstrasi tersebut, mendukung warga Palestina yang tidak bersalah dan menderita akibat konflik antara Israel dan Hamas selama dua pekan. Dengan penjagaan ketat oleh polisi setempat di sepanjang jalur demonstrasi, sejumlah besar demonstran berkumpul selama lebih dari dua jam di bundaran Schuman di depan markas besar Komisi Eropa. Beberapa dari mereka juga menuding Uni Eropa telah menyetujui serangan Israel terhadap Jalur Gaza.
Banyak di antara mereka menyerukan penghormatan terhadap hak-hak semua orang sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi di dekat markas besar Komisi Eropa di Brussels, ibu kota Belgia, pada 22 Oktober 2023. (Xinhua/Zhao Dingzhe)
Slogan-slogan seperti "Bebaskan, Bebaskan Palestina", "Hentikan genosida", dan "Berikan kebebasan dan keadilan bagi Palestina sekarang" diteriakkan oleh para demonstran dan ditulis pada spanduk dan karton.
Pada 7 Oktober, Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Setelah itu, tentara Israel melancarkan serangan udara besar-besaran dan melakukan pengepungan total terhadap daerah kantong Palestina tersebut, sehingga pasokan air, listrik, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya yang dialirkan ke daerah itu terputus.
Amine Tahiri, yang mewakili himpunan pemuda yang dikenal dengan nama The Ambassadors of Citizen Expression, menekankan pentingnya membela hak asasi manusia. Baru-baru ini dia melakukan perjalanan ke Gaza dan bertemu dengan sejumlah pelajar muda. Dia mengecam ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina.
"Kita harus mengakhiri rezim apartheid dan genosida karena nyawa jutaan orang terancam di Gaza," katanya.
Kumpulan asosiasi dan organisasi tersebut juga menuntut agar Israel menghentikan pengepungan di Gaza dan membiarkan wilayah itu terhubung kembali dengan wilayah Palestina yang diduduki lainnya. Orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi di dekat markas besar Komisi Eropa di Brussels, ibu kota Belgia, pada 22 Oktober 2023. (Xinhua/Zhao Dingzhe)
Sejauh ini, konflik tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.400 orang di Israel, menurut data yang dikeluarkan oleh militer Israel. Sementara itu, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza telah bertambah menjadi 4.651 orang, ungkap Kementerian Kesehatan Palestina yang dikelola Hamas pada Minggu (22/10).
Pewarta: XinhuaEditor: Citro Atmoko Copyright © ANTARA 2023
Jakarta, CNBC Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi besar-besaran pada Kamis (24/10/2024). Aksi ini diikuti tidak kurang dari 3.000 buruh dari wilayah Jabodetabek.
Adapun pada aksi ini buruh membawa dua tuntutan utama yaitu naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8-10% dan cabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti. Pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%, yang bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan," ungkap Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal saat jumpa pers virtual, Selasa (22/10/2024).
Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Said Iqbal Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.
Foto: Ratusan buruh dan petani menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Selasa (24/9/2024). Unjuk rasa ini dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Ratusan buruh dan petani menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Selasa (24/9/2024). Unjuk rasa ini dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Aksi lusa akan berlangsung di depan Istana Negara Jakarta ini dimulai pada pukul 10:00 WIB, dengan titik kumpul di Patung Kuda - Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta. Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.
Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya.
Setelah aksi 24 Oktober, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024, akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, KSPI telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.
"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegasnya.
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.
Saksikan video di bawah ini:
UMP 2025 Naik 6,5%, Saiq Iqbal: Kami Terima Keputusan Presiden Prabowo
Liputan6.com, Jakarta Presiden KSPI Said Iqbal, mengumumkan bahwa pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK.
“Putusan ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia, mengingat banyaknya pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja,” ujar said Iqbal.
Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja.
"Kami meminta MK untuk menghapus aturan tentang upah murah, outsourcing seumur hidup, PHK yang dipermudah, pesangon rendah, karyawan kontrak tanpa periode yang jelas, tenaga kerja asing unskilled yang masuk tanpa izin, serta penghapusan hak cuti panjang dan cuti melahirkan dengan upah penuh," ujarnya.
Salah satu masalah yang disorot adalah praktik PHK yang dipermudah dengan hanya melalui pesan singkat seperti WhatsApp. “Bahkan, PHK sekarang bisa dilakukan hanya lewat WhatsApp dan disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini jelas kebijakan neoliberal yang sangat merugikan buruh,” tambah Said Iqbal.
Selain itu, KSPI dan Partai Buruh juga mengkritisi kebijakan pesangon rendah yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan pesangon hingga dua kali lipat dari aturan lama. "Sekarang, pekerja yang di-PHK hanya bisa mendapatkan 0,5 kali pesangon, bahkan mereka yang bekerja bertahun-tahun hanya mendapat 10 juta rupiah. Ini jelas kapitalisme yang sangat eksploitatif," tegasnya.
